Desember 2021

UMK 2022 Ditetapkan, Gubernur Berharap Semua Pihak Menerima

*”Mari Kita Jaga Kondusifitas Daerah” Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, melalui kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Hasan S,Sos yang didampingi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mangara Simarmata memberikan keterangan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, Rabu (01/12). Menurut Hasan, berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, disebutkan bahwa ‘Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan kemudian diumumkan

Gubernur Lantik LKKS Kepri Periode  2021-2024

  *Harus Bersatu Tangani Masalah Kesejahteraan Sosial Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad melantik pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)  Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2021-2024 secara virtual di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (1/12). Dengan dilantiknya pengurus LKKS Provinsi Kepri, Gubernur menginginkan koordinasi kebijakan dan penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terus ditingkatkan. “Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kepri, dibutuhkan berbagai usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi dalam

Wagub Marlin Hadiri HUT AIRUD ke-71 di Mapolda Kepri

  Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina berterima kasih atas peran semua komponen masyarakat untuk menjadikan Kepulauan Riau tetap tangguh dalam menghadapi pandemi. Perlahan-lahan, kesehatan membaik dengan ekonominya terus menggeliat dan pulih. “Peran semua komponen itu menunjukkan bahwa dengan bersama, kita pasti bisa pulih kembali. Termasuk Polairud, yang kembali menegaskan komitmen dalam penanganan pandemi dan memulihkan ekonomi,” kata Wagub Marlin, usai menghadiri HUT AIRUD ke-71, di Mapolda Kepri, Nongsa,

Tingkatkan Koordinasi Untuk Wujudkan Kepri Zero Stunting

  Penjabat (Pj) Sekdaprov Kepri Ir. Lamidi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting se-Provinsi Kepulauan Riau serta Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Rabu (1/12). Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri ini disejalankan dengan Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021. Turut menghadiri Ketua TP PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, kemudian yang mewakili Bupati/Wali Kota

Ansar Ahmad : Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Harus Transparan

  Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad berharap setiap kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan, yakni transparan, efektif, efisien, terbuka, adil dan akuntabel. Karena, kata Gubernur, setiap kebijakan pengadaan barang/jasa yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan tersebut, akan menghasilkan barang ataupun jasa pemerintah yang terukur baik dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya yang dibelanjakan dan juga pelaksanaanya. “Kepada PNS dan pejabat pengadaan barang untuk memperhatikan betul setiap kontrak pengadaan