Arif Optimis, Reformasi Birokrasi Kepri Raih Nilai Terbaik

Arif Optimis, Reformasi Birokrasi Kepri Raih Nilai Terbaik

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif fadillah menghadiri acara Rapat Kerja Penerapan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepri di Kantor Kemen PAN & RB, Jakarta, Jum’at (25/10).

Turut hadir pada acara ini Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri Hasbi, serta sejumlah Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas Pariwisata Buralimar, Inspektur Daerah Mirza Bachtiar, Kepala Biro Hukum Heri Mokhrizal, Kepala Biro Organisasi dan Korpri Ani lindawaty dan Plt. Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli.

Arif pada kesempatan ini mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori B dengan nilai 65.83. Nilai yang didapatkan ini bisa dikatakan cukup baik namun perlu peningkatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

“Ini menjadi motivasi kita semua di Pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan propinsi Kepulauan Riau. Sehingga hasil evaluasi yang akan di dapat menjadi nilai lebih baik lagi,” kata Arif.

Walaupun dalam penilaian Pemerintah Provinsi Kepri masih mendapatkan Nilai B, namun Arif berkeyakinan bahwa untuk mendapatkan nilai A bukan suatu hal yang mustahil untuk diraih karena berbagai usaha telah dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bukti nyata keoptimisan itu kata Arif adalah karena pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh penghargaan Top 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian MenPAN RB. Adapun inovasi yang dilakukan Provinsi Kepri melalui Dinas Kesehatan adalah Cegah Stunting Bersama Dokter Keluarga.

Inovasi dan terobosan-terobosan secara kontinyu terus Pemprov Kepri lakukan untuk semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan melalui Inovasi dan terobosan yang dilakukan, diharapkan akan semakin menguatkan semangat Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik lagi.

“Peluang kita dapat nilai A cukup besar, memang butuh usaha yang komitmen bersama. Kita sudah dijalur yang benar untuk menuju kesana. Karena untuk saat ini ada 2 OPD yaitu dinas kesehatan dan Dinas pariwisata telah mendapatkan nilai A untuk penilaian reformasi birokrasi. Dan akan menyusul Barenlitbang serta Sekretariat. Harapan kita tentunya energi positif ini bisa diadopsi oleh OPD lain untuk segera menyusul,”ucap Arif.

Ke depan, kata Arif, pihaknya terus dorong untuk ke penilaian reformasi birokrasi, yang kosentrasi pekerjaan berdasarkan hasil dan berbasis digitalisasi, sesuai dengan arahan Presiden  Jokowi sesaat setelah dilantik.

Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwaReformasi birokrasi akan tercapai jika kita (pemprov) melakukan perubahan di berbagai area, diataranya 1) Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel, 2) Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, 3) Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, 4) Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, 5) Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera, 6)Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN, 7) Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta 8) Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Jika hal ini dapat kita lakukan maka akan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta pelayanan publi pastinya semakin baik dan berkualitas sehingga harapan kita menjadi Provinsi terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi menjadi hal yang tidak mustahil untuk diraih,” yakin Arif.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian PAN & RB Kamaruddin, Ak, M.Sc. dalam pemaparnnya menjelaskan bahwa Penerapan reformasi birokrasi pada setiap penyelengara pemerintah ditetapkan secara bertahap setiap 5 tahun.

Tahapan lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni dari tahun 2014 sd 2019, diantaranya adalah untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang  efektif, efisien dan ekonomis,  difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil), penerapan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik serta diharapkan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi.

“Untuk tujuan reformasi 2020-2024 nantinya Kementerian akan lebih menitikberatkan pada Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel, serta Pelayanan Publik Yang Prima,” jelasnya. (Tra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.