Daerah Kepulauan Harus Diberi Perhatian Khusus

Daerah Kepulauan Harus Diberi Perhatian Khusus

Gubernur H Nurdin Basirun kembali menegaskan bahwa daerah kepulauan harus dapat perhatian khusus. Karena selama ini kebijakan fiskal untuk daerah diitung berdasarkan luas daratan dan jumlah orang.

“Kalau luas daratan, Kepri hanya empat persen. Kalau jumlah penduduk mungkin sama dengan satu kecamatan di Pulau Jawa. Ada ada dorongan untuk pembangunan yang adil di daerah kepulauan,” kata Nurdin usai menjadi pemateri pada FGD Penguatan Konstitusionalitas Masyarakat Pinggir Indonesia, di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Jakarta, Selasa (27/2) pagi.

Gubernur hadir sebagai pembicara bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampuno, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dan anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko. Beberapa anggota DPD dan DPR RI juga tampak hadir dalam diskusi itu. FGD ini digelar oleh Digital Media Research Center.

Menurut Nurdin, tantangan ke depan Kepri adalah semakin memperkuat ekonomi. Memperbanyak infrastruktur, juga pendidikan dan yang lainnya. Semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Menurut Nurdin, dengan kondisi saat ini bukan pihaknya tidak berbuat. Tapi jika kemampuan fiskal semain bertambah akan ada percepatan dan hasil maksimal untuk itu.

“Mudah-mudahan ada konstruksi politik yang memberikan keadilan untuk membangun daerah kepulauan,” kata Nurdin.

Roh negara ini, kata Nurdin adalah negara bahari, negara maritim. Nurdin bersyukur Nawacita Presiden Jokowi-JK sudah mempertegas arah pembangunan tersebut. Baik dari aspek kemaritiman maupun daerah pinggiran. Apalagi Kepri memang daerah marotm dan pinggiran.

“Aplikasinya yang harus kita dorong bersama,” kata Nurdin.

Nurdin sangat mendukung pembangunan dari pinggiran. Kepri yang berada di pinggir siap menjadi mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Titik poinnya ada di Selat Malaka, Selat Philips, juga Laut Natuna Utara.

Dalam pada itu, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampuno memgatakan rata-rata pendapatan daerah kepulauan lebih kecil dari yang bukan kepulauan. PAD nya juga sama. Yang ditranfer dari pemerintah pusat juga rendah.

“Diperlukan kebutuhan hukum baru sebagai payung hukum untuk proteksi daerah kepulauan,” kata Nono.

Karena itu DPD berinisiatif membuat RUU Daerah Kepulauan. Tahun ini RUU sudah masuk Prolegnas DPR RI. DPD berharap segera diundangkan(Tra/Humas)

Sharing berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *