Fraksi-Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda APBD 2022 Jadi Perda

Fraksi-Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda APBD 2022 Jadi Perda

 

Penjabat Sekda Provinsi Kepri Ir. Lamidi menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Jum’at (26/11).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Dewi Kumalasari Ansar yang didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Anggota DPRD yang hadir sebanyak 17 orang, 6 orang secara virtual dan yang hadir dari Pemerintah Provinsi Kepri antara lain Kepala BP2RD Hj. Reni Yusneli, Kadis Perhubungan Junaidi, Kepala BPBD Budiarto, Kadis Perkim Mahyudin, Kabiro Ortal Any Lindawaty dan Kabiro Pemerintahan M. Darwin.

 

Sebanyak Delapan Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain Pungutan Retribusi Labuh Jangkar, Ruang Kelas Baru (RKB), penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi Covid-19, hingga penanganan banjir.

Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh H. Lis Darmansyah, Fraksi PDI P mengapresiasi upaya Pemprov Kepri yang secara bersama-sama berupaya menyempurnakan ranperda ini.

“Para OPD mampu memberi pemaparan dan pandangan yang baik termasuk isu-isu strategis sehingga dapat dijadikan kerangka dasar penyempurnaan ranperda APBD 2022 ini,” kata Lis

Sedangkan Fraksi Golkar dengan juru bicaranya Hadi Chandra menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri dalam ranperda ini menekankan pada pemulihan ekonomi dengan penguatan jaringan pengaman sosial melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Fraksi PKS menyampaikan pendapatnya, yang menekankan bahwa karena Kepri ini daerah maritim, maka Pemprov Kepri harus tangkas dan cepat dalam mengindentifikasi potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan dari potensi Kepulauan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sementara itu, pendapat Fraksi Nasdem lewat juru bicara Bobby Jayanto menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri atas proses pembahasan Ranperda hingga ketingkat akhir dengan bersungguh-sungguh dan memperhatikan komitmen.

Kemudian Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Harlianto menyampaikan bahwa Pemprov Kepri selalu mengedepankan kepentingan publik. Sehingga dapat menjawab secara langsung persoalan masyarakat ditengah pandemi ini.

“Dengan harapan setelah disahkannya Ranperda ini, kita secara bersama dapat mengawasi dan mengawal jalannya penggunaan anggaran yang ditetapkan ini,” katanya.

Terakhir, menurut Fraksi PKB-PPP lewat juru bicaranya Sugiwan mengingatkan dengan postur APBD tahun anggaran 2022 ,Pemprov Kepri agar bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelaksanaannya.

“Program yang telah direncanakan, agar dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kepada masyarakat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.