Sekda Hadiri Rakor Pemantauan Pilkada 2020

Sekda Hadiri Rakor Pemantauan Pilkada 2020

Sekretaris Daerah H. TS Arif Fadilah mengikuti Rakor Pembahasan, Pemantauan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Utama lt. 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Kamis (1/10) petang.

Tampak hadir dalam virtual tersebut Staf Khusus Kemendagri, Direktur beserta peserta seluruh Sekda Provinsi, Kabupaten dan Kota dan juga yang hadir langsung Kepala Bakesbangpol Lamidi, Plh. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Mariani Ekowati dan beserta Plh Kepala Satol PP Girsang.

Rakor yang diinisiasikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menyampaikan agar memberi langkah-langkah dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada yang sudah masuk tahapan kampanye.

“Pesan dari Pak Menteri, agar kita menyamakan frekuensi dan cara pandang kita bersama. Bahwa saat ini pelaksanaan Pilkada untuk 270 daerah seluruh Indonesia berada pada kondisi pandemi Covid-19,” ujar Akmal.

Lebih lanjut, Akma Malik menjelaskan berdemokrasi dalam kondisi krisis seperti sekarang tentunya tidak bisa sama dengan cara berdemokrasi seperti dulu ketika kondisi normal. Dibutuhkan cara pandang yang berbeda dan dibutuhkan cara pemikiran yang sama untuk menghadapi langkah-langkah aktivitas demokrasi dalam kondisi krisis yang multidimensi.

“Kita juga membutuhkan langkah-langkah yang multipersepektif, dengan cara pandang semua stakeholder baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota menempatkan cara pikir kita dengan memberikan dukungan Pilkada dan penyelenggara Pilkada dalam kondisi yang tidak biasa,” jelasnya.

Mengapa ini bukan kondisi biasa, Akmal menyebutkan dukungan yang diberikan juga tidak akan sama, dan memahami bersama bahwasanya kondisi ekonomi sekarang dengan pendapatan yang turun cukup drastis menyebabkan rendahnya jumlah transfer ke rekening Pemerintah Daerah begitu juga dengan Daerah yang mengalami penurunan berjumlahnya pendapatan demikian juga dengan persolan persoalan yang lainnya.

“Pilkada ini berada di ranah krisis, yang mana ini pertama dalam sejarah Indonesia. Bahkan sebentar lagi kemungkinan Menteri Keuangan mengumumkan kondisi ekonomi yang akan kita fahami bersama,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemendagri mengajak bersama dalam menyambut Pilkada berdemokrasi lokal dalam kondisi yang krisis ini adalah kondisi bersifat multidimensi bukan krisis demokrasi semata, bukan krisis keuangan semata dan bukan krisis kesehatan saja tetapi krisis yang tidak dikelola dengan baik bisa menghasilkan dampak yang tidak baik kedepan.

“Dengan begitu, cara pandang kita bagaimana bisa kita memberikan dukungan untuk dapat mendorong partisifasi, mengalokasikan anggaran, menyiapkan regulasi, membanguan netralitas ASN juga menjaga keamanan dan ketertiban,” ajak Akmal.

Dalam itu juga, Akmal menyebutkan ancaman Covid-19 masih tetap menghantui, bahkan cenderung meningkat. Dengan menghadapi kondisi seperti ini dukungan yang diberikan oleh Pemerintah tentunya samakan persepsi bersama.

“Sementara kondisi pandemi menyebakan kita harus memperhatikan berbagai kondisi kondisi yang tentunya tidak akan sama apa yang kita berikan sebelumnya,” katanya.

Terakhir, menurut Akmal dengan Kondisi ini lah yang menjadi bersatu dan bersama untuk menyamakan persepsi. Bahwasanya Pilkada dalam kondisi tidak biasa, jauh lebih berat dibandingkan dengan diberikan tahun-tahun sebelumnya. Berharap ada cara pandang dan gerak untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas.

“Artinya apa, langkah-langkah yang diberikan oleh Desk Pilkada sebagai salah satu instrumen dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada dengan kondisi sekarang ini adalah dilema yang kita hadapi bersama,” tutupnya.

Sharing berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.